KUBU RAYA, SP – Ratusan sopir truk logistik yang tergabung dalam Persatuan Driver Truk Kalimantan Barat (Kalbar), menggelar aksi demo di Bundaran Tugu Alianyang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (16/10/2025).

Mereka menuntut pemerintah menertibkan mafia migas dan memastikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tepat sasaran untuk sopir angkutan.

Dalam aksi tersebut, para sopir truk logistik membawa spanduk berisi keluhan dan harapan mereka terhadap pemerintah. Salah satu spanduk bertuliskan “BBM Subsidi → Truk Logistik X | BBM Subsidi → Pelangsir √ | Tolong Kami Sopir Kalbar Pak Presiden.”

Makna dari pesan tersebut menggambarkan keluhan dan protes sopir truk logistik di Kalbar mengenai sulitnya mereka mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi akibat adanya dugaan penyelewengan distribusi oleh "pelangsir" atau "tangki siluman" yang beroperasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Distribusi BBM solar subsidi tidak tepat sasaran, jatuh ke tangan pengepul BBM ilegal (pelangsir). Sementara truk logistik yang berhak menggunakan solar bersubsidi justru kesulitan mendapatkannya,” ujar salah satu peserta demo.

Pelangsir BBM mengacu pada pihak yang secara ilegal menimbun dan menjual kembali BBM bersubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga resmi.

Praktik ini sering dilakukan dengan cara memodifikasi tangki kendaraan pribadi (tangki siluman) untuk menampung volume lebih besar dari standar, sehingga menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi dan kerugian bagi masyarakat umum.

Kondisi ini menghambat operasional mereka dalam mendistribusikan kebutuhan pokok dan barang di seluruh Kalbar, serta mengancam mata pencaharian. Mereka pun menuntut keadilan agar jatah mereka tidak lagi diserobot para pelangsir.

“Jadi kami meminta agar presiden dan penanggung jawab kebijakan energi turun tangan dan menertibkan praktik penyelewengan yang terjadi di tingkat SPBU dan rantai distribusi di Kalbar,” imbuhnya.

Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ali alias Daeng Ali dan Mulyono, menyampaikan bahwa hampir seluruh SPBU di wilayah Kalbar kini diduga dikuasai oleh para pelangsir, sehingga sopir truk kesulitan mendapatkan solar subsidi.

“Kami meminta pemerintah bertindak tegas terhadap SPBU nakal yang menyalahgunakan penyaluran solar. Kami sopir bukan mau bikin gaduh, tapi mencari keadilan agar BBM subsidi benar-benar sampai ke yang berhak,” tegas Ali di sela aksi.

Dalam aksi unjuk rasa ini, teriakan para supir truk juga menggema di Bundaran Tugu Alianyang. Teriakan-teriakan tersebut merupakan bentuk kegeraman atas maraknya mafia BBM ilegal.

Mereka menuding bahwa kelangkaan solar terjadi karena kuota yang seharusnya untuk mereka diserobot oleh para pelangsir yang bekerja sama dengan oknum di SPBU.

"Jangan ada pelangsir lagi," pekik salah satu pendemo.

"Pelangsir isi minyak untuk kaya!!," lanjutnya.

Seruan dan teriakan di tengah kerumunan massa demo tersebut semakin kencang, saat Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus dan Sekda Kalbar, Harrison tampak hadir menyambut para pendemo.

Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika melalui Kasi Humas IPTU P. Pasaribu, menjelaskan bahwa aksi damai yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIB itu diikuti sekitar 150 peserta dan 80 unit truk.

“Aksi damai ini berlangsung kondusif. Kami dari Polres Kubu Raya hadir untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya,” ungkap Pasaribu.

Usai aksi di Bundaran Alianyang, perwakilan sopir bersama para pejabat terkait mengikuti audiensi di Kafe Kiss, Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang.

Audiensi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekda Provinsi Harisson, Dirintelkam Polda Kalbar Kombes Pol Munizar, Dirlantas Polda Kalbar Kombes Pol Valentinus Asmoro, dan sejumlah pejabat dari Pertamina Patra Niaga serta instansi terkait.

Dalam forum audiensi itu, Toni, perwakilan sopir menegaskan bahwa mereka memberi waktu kepada pemerintah untuk bertindak tegas.

“Kalau tidak ada tindakan nyata, kami siap turun lagi ke Kantor Gubernur membawa truk dan menutup jalan di depan sana,” tegasnya di hadapan pejabat provinsi.

Sementara Daeng Ali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap SPBU. Ia meminta pemerintah mewajibkan seluruh SPBU mengaktifkan CCTV dan menyesuaikan sistem barcode dengan nomor polisi kendaraan yang terdaftar.

“CCTV itu bukti transparansi. Kalau ada penyimpangan, bisa langsung dilihat. Kami juga minta SPBU yang melanggar diberi sanksi tegas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa Pemrov Kalbar akan mengawasi secara ketat praktik pelangsiran BBM dan meminta Pertamina menertibkan jalur distribusi di seluruh SPBU di wilayah Kalbar.

"Masalah utama bukan hanya soal stok, tetapi karena pelangsir lebih dulu menguasai jalur antrean di SPBU," kata Krisantus.

Kondisi ini membuat sopir ekspedisi yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui distribusi logistik dan kebutuhan pokok justru kesulitan memperoleh BBM subsidi.

"Mereka kalah antre dari pelangsir. Ini yang tidak boleh terjadi," tuturnya.

Menurut Krisantus, pemerintah daerah akan segera mengeluarkan instruksi resmi kepada Pertamina untuk menertibkan sistem distribusi dan pengawasan di seluruh SPBU. Tujuannya, agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Kita tidak mau lagi mendengar ada pelangsir yang bermain. BBM subsidi harus dinikmati oleh mereka yang berhak," katanya.

Krisantus menegaskan bahwa SPBU yang terbukti sengaja melayani pelangsir akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari teguran, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin operasional.

"Kita tidak ingin SPBU beroperasi untuk kepentingan kelompok tertentu," katanya.

Dia juga menilai bahwa praktik pelangsiran merupakan salah satu akar masalah kelangkaan BBM yang kerap terjadi di daerah. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik ilegal tersebut.

"Kalau ada indikasi permainan, ya harus ditindak," katanya.

Meski begitu, Krisantus mengingatkan agar langkah penertiban dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan dampak sosial baru di masyarakat.

"Kita tahu mereka juga mencari nafkah, tetapi harus ada pengertian. Jangan sampai pelangsir lebih dominan daripada sopir-sopir ekspedisi. BBM subsidi itu hak masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan kembali," katanya.

Krisantus menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar memberikan waktu satu bulan kepada Pertamina untuk menindaklanjuti seluruh keluhan sopir truk.

“Kami akan pantau langsung pelaksanaannya. Aparat dan instansi terkait juga kami minta ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” ujarnya.

Krisantus mengimbau agar para sopir truk menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalbar.

“Kendaraan luar daerah silakan segera mutasi. Itu bentuk kontribusi nyata bagi daerah,” tambahnya.

Krisantus juga memastikan Pemprov Kalbar akan menindaklanjuti persoalan harga eceran tertinggi (HET) dan takaran BBM di tingkat pengecer melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Sementara, Sales Area Manager Kalbar PT Pertamina Patra Niaga, Aris Ilmi, menjelaskan bahwa Pertamina sudah menjatuhkan sanksi berupa blacklist terhadap dua SPBU di wilayah Kalbar yang terbukti menyalurkan BBM tidak sesuai ketentuan.

“Kuota dari dua SPBU tersebut sudah kami alihkan ke SPBU terdekat,” kata Aris Ilmi menanggapi keluhan sopir.

Pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan setiap keluhan terkait layanan maupun indikasi penyimpangan di SPBU melalui Call Center Pertamina.

"Jika ada keluhan terkait layanan maupun performa SPBU, masyarakat bisa menghubungi call center atau melalui WhatsApp di nomor 0811 135 0135," katanya.

Aris Ilmi pun meminta dukungan dari para sopir untuk menyerahkan data nomor polisi kendaraan ekspedisi agar dapat dibedakan dari kendaraan pelangsir saat pengisian BBM.

Usai mendengar tanggapan dari pemerintah dan Pertamina, massa aksi akhirnya menerima hasil audiensi dengan tertib.

Mereka kemudian menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada Pemprov Kalbar sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Instruksi Gubernur Kalbar terkait penertiban SPBU. (mar/ant/ind)